Sudah lama tidak berkabar, ya. Kali ini saya membawa kabar baik dari Kelas Pertunjukan Laboratorium Banten Girang. Isu yang diusung kali ini lumayan berat, sih. Tapi cocok dinikmati semua kalangan. Silakan simak, catat tanggal mainnya, dan buat reviewnya ya.


Prakata

Saat ini, Lab. Banten Girang sedang melakukan pembacaan ulang terhadap sebuah pulau kecil di Selat Sunda. Sebuah pulau yang namanya terambil dari nama Sang Pencipta: Sangiang—dari kata Sanghyang.
Pembacaan kami terhadap pulau Sangiang itu dilandasi ketertarikan kami pada persoalan sejarah, sosial, budaya, politik, ekonomi, bahkan mistik. Sebab, begitu banyak hal yang sedang terjadi di sana. Mulai dari persoalan kecil di antara sesama masyarakat, kepentingan pemerintah daerah dan pengusaha, menyangkut kebijakan nasional, hingga medan pertarungan global. Berbagai-bagai persoalan itu seperti bertumpuk-kusut dan karut-marut, yang tentu saja memerlukan perlakukan secara khusus dan berkesinambungan untuk dapat menyelesaikannya.
Pembacaan tersebut hanyalah upaya kami untuk menangkap memori kolektif warga dalam menghadapi masalahnya, dengan harapan bisa meracik-wujudkan menjadi teks dramatik dan laku metaforik di atas panggung.

Tilikan Masalah Sangiang
Menurut tilikan kami, muasal terjadinya perebutan lahan antara PT Kalimaya Putih (KP) dengan warga Sangiang adalah karena perubahan status pulau.
Menurut penuturan warga, pulau Sangiang adalah sebentuk hadiah bagi warga Lampung yang diperintahkan tinggal dan membantu pemerintahan Banten pada era kesultanan. Perintah itu datang dari pemimpin mereka, Ratu Darah Putih, yang memang memiliki hubungan baik dengan Sultan Banten. Konon, sejak saat itu, pulau Sangiang menjadi hak milik warga Banten asal Lampung, yang sebagiannya kini bermukim di kampung Lampung Sai Anyer.
Hingga masa kolonial Belanda, pulau Sangiang masih dimanfaatkan oleh warga untuk bermukim dan berladang. Namun, ketika datang masa pendudukan Jepang, pulau itu digunakan sebagai landasan pesawat model Amfibi—semacam pesawat pengintai kapal-kapal musuh yang masuk ke wilayah Selat Sunda. Pada masa Jepang inilah, warga Sangiang meninggalkan pulau dan mengungsi ke Anyer.
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, hingga berakhirnya era pemerintahan Orde Lama pada 1965, tak banyak yang tahu mengenai kondisi pulau Sangiang. Hingga kemudian, pada era Orde Baru, status pulau Sangiang menjadi milik negara dengan lebel Cagar Alam. Tak selesai sampai di situ, status Cagar Alam Pulau Sangiang kemudian malah berubah menjadi Taman Wisata Alam Laut. Pada saat alih fungsi inilah, terjadi banyak peristiwa yang membuat resah warga Pulau Sangiang. Bagi mereka, melakukan perlawanan terhadap kesewenangan perubahan status Pulau Sangiang, bukanlah sebuah solusi. Tapi, diam saja pun membikin mereka seperti sedang menjerumuskan diri ke dalam sumur sakit hati. Akhirnya, mereka hanya bisa bersikap pasrah.
Seolah menemu terang, pihak birokrat dan penguasa memanfaatkan keluguan masyarakat pulau Sangiang yang tidak melakukan perlawanan itu, untuk melalukan transaksi secara sepihak. Berbagai isu pun muncul, salah satunya adalah isu yang menyebutkan bahwa pulau Sangiang akan menjadi titik penguat pondasi bagi Jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Entahlah. Yang pasti, jika proyek Jembatan Selat Sunda itu benar terealisasi, warga Pulau Sangiang merupakan hambatan bagi “para mafia” megaproyek yang sekadar mengatasnamakan pembangunan nasional. Karenanya, para mafia pembangunan membutuhkan pion-pion yang mampu memanipulasi data, mengotak-atik hak atas tanah Pulau Sangiang, sampai apa yang mereka inginkan tercapai.
Lalu, bagaimana nasib warga Sangiang saat ini?
Menurut info yang kami peroleh, ada tiga warga Pulau Sangiang yang dipolisikan karena dituduh memasuki pekarangan rumah investor. Padahal, sejatinya pekarangan tersebut adalah bagian dari rumah dan kebun warga Sangiang sendiri.
Bukan hanya itu, investor Pulau Sangiang juga memanfaatkan binatang seperti babi hutan, ular kobra, dan tupai, yang ditengarai sengaja dilepas-sebarkan di Pulau Sangiang. Tujuannnya hanya satu: mengusir warga Pulau Sangiang tanpa mengotori tangan mereka sendiri.

Teks yang Dikebiri Laku Metaforik
Peristiwa Sangiang yang kami temukan dari lisan warga dan para aktivis yang mendampinginya, tampak mengandung kekesalan yang meluap-luap. Dari cara mereka menuturkan berbagai peristiwa itu, tampak bahwa selama ini pendapat mereka terdistorsi oleh sistem otoriterian dan korup, hingga luapan kekesalan mereka seolah begitu liar sebab menemukan pendengar bagi kebebasan mereka berpendapat. Teks-teks pun membuncah, memantul ke segala arah, menggapai apa saja yang ada di dekatnya, merambah apa pun dan siapa pun. Maka, kesan yang kami temukan adalah tubuh jungkir-balik, keyakinan yang lekas punah dan berubah-ubah, namun menyimpan harapan dengan menempuh berbagai cara untuk mendapatkannya.
Dari tubuh jungkir-balik dan keyakinan yang berubah-ubah itulah, kami mengebiri laku wajar manusia yang kami anggap sebagai metafora pemanggungan, yang terus kami cari-temukan lewat latihan dengan teknik tubuh mekanik, telaah wacana, mengapresiasi sikap warga, dan kritik terhadap berbagai peristiwa yang telah dan masih saja terjadi di Pulau Sangiang. [*]

Peri Sandi Huizche
Niduparas Erlang
Lab. Banten Girang

"Kunaon ieu jadi paeh?" Gumam mamang supir angkot pada dirinya sendiri. Ia kemudian menstarter kembali angkutan umum trayek Pasar Pandeglang-Pasar Pari itu. Sementara aku tak menyiakan kesempatan memotret pemandangan Pulosari yang selalu mengandung banyak rindu itu. Tiga kali memotret dengan angle yang sama selesai bersamaan dengan mesin yang menyala lagi.

"Nuhun, ah." Gumamku entah pada siapa rasa terima kasih itu. Aku juga tidak tahu apa aku mensyukuri angkot mati pas di tempat yang negla (luas atau jelas terlihat) pemandangannya itu, atau bersyukur karena angkotnya tidak mogok tepat di kubangan jalan sementara tempat tujuan masih jauh.

Angkot berjalan pelan dan meliuk seiring mamang supir yang sibuk memilah jalan dengan lubang tak terlalu dalam. Lubang-lubang jalan yang dipenuhi air sehabis hujan semalaman itu banyak menipu pengendara, jika tidak berhati-hati dan sigap, alhasil siapapun bisa terperosok.

Bagiku, persoalan jalan di tanah lahirku ini tak pernah ada kata selesai. Siapapun Bupatinya, laki-laki atau perempuan, sama saja. Bukan hanya jalan yang kulewati ini, tapi seluruh jalan yang ada. Aku tidak ingin membicarakan soal siapa yang paling bertanggung jawab mengurus persoalan infrastruktur, baik tingkat desa, kecamatan, pun kabupaten. Toh, selama ini pengkategorian itu tidak pernah berhasil memuluskan setiap jalan di Kabupaten Pandeglang.

Persoalan regulasi kebijakan sering menjadi alasan. Belum lagi persoalan anggaran belanja daerah untuk insfratruktur yang seringnya dibilang smet (sedikit) itu. Wolu. Bosan dengarnya tuh udah mencapai tingkat lain bangsa urang. Selain itu, sebagian orang Pandeglang yang kuajak diskusi baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten juga banyak yang masih memiliki pola pikir yang terpusat di puncak. Pola pikir 'sakumaha ibu/bapak bae' (asal ibu/bapak senang), itu sepertinya masih sulit dienyahkan dari kepala orang-orang. Itu yang kadang membuatku molohok.

Karena itu, jika pemangku kebijakannya tidak keras menumbuk bebatuan yang dicampur aspal/adonan beton untuk dipoleskan di jalan-jalan, maka jalan semulus kulit wajah hanya menjadi mimpi saja. Apalagi buat orang-orang jero atau masyarakat yang tinggal di peloksok Pandeglang. Mereka tidak akan mengacungkan papan bertuliskan 'perbaiki infrastruktur' atau 'perbaiki jalan menuju kampung kami' di depan Pendopo Bupati. Mereka hanya berpikir menjalani kehidupan seperti biasa; pergi ke sawah/kebun dan melakukan aktivitas seperti hari-hari biasa.

Saat Pilkada, orang-orang ini yang sering terkena jebakan Batman. Janji para calon mangjabat yang datang berkunjung atau timsesnya itu, menjadi harapan tertinggi mereka. Memang, ada beberapa janji yang direalisasikan. Misal, janji perbaikan jalan dengan banyak tapi itu. Misalnya, dijanjikan jalan semulus pantat bayi, yang datang pantat bisulan (bebatuan saja) atau janji jalan mulus yang diperbaiki sepotong doang selebihnya kapan-kapan kalau ingat.

Beberapa waktu lalau ada klaim penyelesaian infrastruktur sekian ratus kilometer. Siplah alus. Tapi ingat, ketahanannya bagaimana? Jangan sampai target ketahanan 5 tahun plus pemeliharaan, tapi baru 1 tahun sudah aus. Itu bisa menimbulkan banyak pertanyaan dari para penonton. Ada vermaenan apa di antara kelien? Oh, fifty-fifty (70:30)?

Ih wow, perkara kecurigaan ini pasti banyak dan tidak hanya aku yang mencurigai ada udang di balik beton itu. Hanya saja, si aku mah curiganya imut dan lucu tanpa terigu. Sementara yang lain mungkin, na...na...na... sabaraha? Karena keimutan itu, aku sempat mengeluh pada orang-orang yang menurutku paham soal itu. Beberapa di antara mereka menyarankan untuk mencungkil beton itu sedikit saja dan mengirimkannya ke laboratorium untuk diuji kadarnya. Tentu, prosesnya tidak sampai di situ saja. Ada hal lain yang harus dilakukan, termasuk mengintip Anggaran Belanja Daerah untuk pengerjaan proyek itu. Tapi, karena aku lucu--aing mah bodo dan kadang sabodo bae--, saran itu hanya disimpan di kepala saja. Selain itu, sebagai anaknya Bang Toyib yang jarang pulang--tentu jarang mengakses jalan itu--juga menjadi pertimbangannya.

Persoalan infrastruktur ini harusnya sudah selesai sejak lama, andai bidang itu yang lebih diutamakan oleh para mangjabat sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya dan sebelumnya. Pokoknya sebelumnya weh karena setelahnya itu pasti saenggeusna (setelahnya). Untuk pernyataan masalah kesalahan manajemen pemerintahan yang baru-baru ini diangkat ke permukaan, penonton pojokan sono mah nyeletuk gindang, cyin; memang selama ini sebangsanya mangjabat itu ngapain aja? Jadi melengek.

Karena sudah tidak bisa sabodo bae atau percaya saja juga tidak baik bagi awak yang rugrag akibat banyak gejrugan di jalan. Sakitu geh uyuhan untuk persoalan infrastruktur ini sudah bukan kalimat yang pantas diucapkan di zaman now. Apalagi beberapa waktu belakangan ini, Pandeglang sedang banyak gembar-gembor soal potensi pariwisata. Ina-inu pariwisata banyak bertebaran, tapi kadang suka melupakan efek mana yang ditimbulkan. Efek samping, efek depan, efek belakang, efek atas dan efek bawahnya. Sementara insfrastruktur yang mestinya menjadi efek depan, selalu saja dikesampingkan. Jadi suka mikir, betapa kerennya bonus untuk para tamu yang berkunjung ke Pandeglang. Khas banget. Sakit badan. :D